Pelantikan Tiga Pimpinan Baru MPR Tanpa Kehadiran Fraksi PPP - visi jambi

Home Top Ad

Senin, 26 Maret 2018

Pelantikan Tiga Pimpinan Baru MPR Tanpa Kehadiran Fraksi PPP

Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018). Sidang tersebut mengagendakan pelantikan tiga pimpinan baru MPR, yaitu Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

VISIJAMBI.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sidang Paripurna yang memihak pelantikan tiga ketua baru MPR, yaitu Ahmad Basarah dari Fraksi PDI-P, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Ahmad Muzani dari Fraksi Gerindra. "Sidang paripurna tidak dihadiri oleh Fraksi PPP berdasarkan surat yang kami terima," kata Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat membuka sidang.

Meski demikian, sidang paripurna berjalan dengan diikuti oleh sembilan fraksi dan satu kelompok perwakilan DPD. Zulkifli mengatakan, menyebutkan Pimpinam MPR telah sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 427A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3)

"Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sembilan fraksi dan satu perwakilan kelompok DPD," tutur Zulkifli.

Proses pelantikan diawali dengan pengucapan sumpah Pencabutan Ketua MPR RI dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Dalam pelantikan tersebut, hadir pula Menko PMK Puan Maharani, Menkumham Yasonna Laoly, Menristekdikti M.

Nasir dan Menaker Hanif Dhakiri. PPP tak mau hadir Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di MPR Arwani Thomafi memastikan fraksinya tidak akan ditampilkan dalam pelu- laan Menteri Terpadu Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Saat rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018) lalu, Arwani Menyusul RUPS terkait jabatan wakil ketua MPR untuk fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Arwani, berdasarkan pPasal 427A huruf c Undang-Undang No 2 Tahun 2018 TENTANG MPR, DPR, DPRD, DPD Dan (UU MD3), PKB TIDAK berhak menduduki kursi Pimpinan MPR .

Pasal 427A huruf c UU MD3 menyatakan, menggantikan kursi wakil ketua MPR, termasuk dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang berisi Suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke-1, urutan ke-3, dan urutan ke-6.

Arwani mengatakan, dalam sistem kepemiluan, frasa "penjaminan suara" dalam pasal tersebut tidak bisa diartikan sebagai "perolehan kursi". Dalam kebebasan suara pemilu 2014, partai yang mencapai suara tertinggi yaitu PDI-P (18,95 persen).

Sementara, tahap ketiga yaitu Partai Gerindra (11,81 persen) dan urutan keenam yakni PAN (7,59 persen). Jika dilihat dari tempat duduk terbanyak, PKB memang menyimpan posisi ke-6. Namun, yang tertera dalam UU MD3 didasarkan pada pengembangan suara terbanyak.

Dengan demikian, Arwani melihat, jatah satu kursi wakil ketua MPR tidak bisa diberikan kepada PKB. "Teman-teman yang pernah terlibat dalam Pansus RUU Pemilu paham benar-benar dansa yang berbeda bukan hal yang sama dalam konteks uu pemilu. Ada suara terbanyak dan ada kursi terbanyak," kata Arwani.

Selain itu, jalankan Pasal 427A huruf cblm memakai tafsir pemulihan suara. Sebab, kata Arwani, jika memakai perolehan kursi, ada kemungkinan partai yang memiliki cadangan kursi di DPR yang sama. Sementara, kewajiban itu tidak akan terjadi jika dana ditempat sebagai kekayaan suara nasional.

Editor : Syahyudin
Sumber : kompas.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar